staradio5G – Teman Tangerang, sebagian proyek apartemen terbengkalai nampak terlihat pada wilayah Jabodetabek. Kondisinya beragam bahkan ada yang hampir rampung. Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional yaitu Asprumnas Syawali menerangkan terdapat pilihan sulit untuk pembangunan hunian gedung karena pengembang membutuhkan modal besar dengan menghasilkan unit siap huni, sementara perbankan juga mempertimbangkan kepastian pembelinya. Pembangunan apartemen membutuhkan modal yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan rumah. Pengembang harus mengeluarkan dana untuk jumlah besar dengan menyelesaikan struktur bangunan, fasilitas sampai penyelesaian sebelum hunian bisa dihuni.
“Ya karena kan kebijakan pemerintah melalui bank ya, melalui perbankan bahwa saat akad tuh harus ready stock. Bayangin membangun kalau satu rumah okelah ya bisa ditangani Rp100-200 juta, tapi kalau membangun gedung dengan fasilitas dengan finishing-nya itu agak-agak berat, apalagi jadi serba salah ya telur dulu apa ayam dulu,” kata Syawali kepada CNBC Indonesia, Senin (31/8/2026).
Juga kondisi ini membuat pengembang harus menanggung kebutuhan modal di depan sebelum seluruh unit bisa terjual. Ketika penjualan tak sesuai target, proyek berisiko berhenti pada tengah jalan. Dari sisi bank, kehati-hatian juga muncul karena pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan proyek serta calon pembeli. Jika proyek tak berjalan atau pembeli tak mampu memenuhi kewajiban, risiko kredit bermasalah bisa meningkat.
“Karena perbankan nggak mau juga risiko khawatir nanti si konsumennya belum pasti, akhirnya mangkrak ya terjadi NPL dan lain-lain macet, mandek ya rugi juga bagian analis mereka atau tim risk-nya,” sebutnya.
Secara keseluruhan, persoalan ini menunjukkan pembangunan hunian gedung tak bisa hanya mengandalkan pengembang. Kesiapan pembiayaan, minat konsumen serta aturan pemerintah perlu berjalan untuk satu ekosistem supaya proyek tak berhenti ketika telah masuk tahap pembangunan. Asprumnas menilai persoalan hunian membutuhkan keterlibatan seluruh pihak sedari awal. Pertemuan serta pembahasan saja dinilai belum cukup apabila tak diikuti langkah nyata dengan mengatasi hambatan di lapangan.
“Nah, memang ini sangat dilema. Tentunya satu, edukasi tentang dari segi konsumen dulu ya, kita bicara ekosistem kan. Konsumen, pengembang, perbankan sama regulasi pemerintah pusat ataupun daerah. Nah ini harus benar-benar menyadari sesadar-sadarnya bukan hanya sekilas ada rapat, ada pertemuan, ada FGD, ada seminar, oke habis itu sudah lupa, nggak mau pusing. Nah ini harus ditumbuh kembangkan kesadaran penuh bukan kesadaran basa-basilah,” ujarnya.
Sumber: cnbcindonesia.com
