Teman Tangerang – Mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, membahas narasi yang dia nilai pesimistis oleh gerakan sosial yang belakangan sedang disuarakan pada bermacam gerakan, Minggu (14/06/26).
Kemudian, Haris menerangkan, pernyataan seperti masalah kebangkrutan negara sampai seruan meninggalkan rupiah sangat bertolak belakang dalam semangat kemandirian nasional. Menurutnya, hal itu tak sejalan untuk sejarah gerakan sosial pada era kemerdekaan yang justru membangun persoalan kedaulatan.
“Jika kita perhatikan narasi Indonesia bangkrut, sale Indonesia, hingga buang rupiah, ini adalah narasi yang tidak sejalan dengan semangat kemandirian bangsa. Tradisi gerakan sosial kita semestinya menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis terhadap situasi yang menyimpang,” ujar Haris, Minggu (14/6).
Selanjutnya, Haris menyatakan, arah kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang berusaha menghidupkan kembali semangat kemandirian ekonomi. Dia mencontohkan langkah pemerintah yang fokus di perbaikan sistemik, seperti pemberantasan kebocoran penerimaan negara, dan penekanan praktik under-invoicing (penyusutan nilai impor/ekspor) dan transfer pricing (penyelewengan harga transfer).
“Ketika pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo melangkah lebih mendasar dengan membenahi kebocoran penerimaan negara. Ini adalah langkah konkret membangun ekonomi yang berdikari,” tambahnya.
Juga terkait kritik kepada bermacam program seperti Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan kampung nelayan, sampai pembangunan sekolah rakyat, Haris mengungkapkan kritik tersebut seharusnya tak menyasar di eksistensi programnya. Menurutnya, jika terdapat oknum yang menjalankan penyimpangan, maka penegakan hukum kepada oknum itu yang harus dikedepankan.
“Kami prihatin jika ada gerakan yang justru kontra terhadap kebijakan pro-rakyat. Menurut kami, jika ada pejabat yang korupsi dalam pelaksanaan program, maka korupsinya yang harus diberantas, bukan programnya yang dihentikan,” tegas Haris.
Pada akhirnya, Haris menegaskan, kritik yang hanya berfokus di serangan pribadi kepada Presiden justru mencerminkan kebuntuan gagasan. Ia menantang para pengkritik dengan menunjukkan kapasitas intelektual dalam menyajikan konstruksi kebijakan alternatif yang lebih substantif.
“Gerakan sosial yang konstruktif adalah yang mampu menawarkan solusi alternatif. Saya rasa, gerakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat luas akan sulit mendapatkan simpati publik,” pungkasnya.
Sumber: kumparan.com
