staradio5G – Teman Tangerang, menanggapi situasi setelah aksi demonstrasi yang berujung di penangkapan yang terjadi hari Selasa (10/11), Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi Muflihul Hadi mengungkapkan, tiga desakan penting kepada jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yakni (Polda DIY) serta satuan wilayah terkait, antara lain, pertama, sampaikan keprihatinan yang mendalam dari peristiwa itu. Kedua, tak mengedepankan aspek pidana kepada demonstran. Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta aparat penegak hukum tidak terburu-buru menggunakan surat resmi pemidanaan untuk tanggapi dinamika aksi penyampaian pendapat pada muka umum, dan Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta mementingkan pendekatan membujuk, komunikasi, beserta mendidik, Kamis (12/11/26).
Kemudian, Muflihul menambahkan, ketiga membebaskan seluruh massa yang ditangkap jika tak terbukti melanggar hukum. Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta dengan tegas kepada kepolisian melakukan tahapan pemeriksaan secara adil, tidak memihak, dan berdasarkan fakta sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu (KUHAP). Keempat, mendukung penegakan hukum yang humanis dalam mementingkan tindakan humanis di lapangan ataupun di ruang pemeriksaan. Aparat keamanan wajib menjadikan pedoman Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa serta Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian secara seimbang.
Secara keseluruhan, Muflihul Hadi menegaskan, kepada para demonstran yang sekarang masih diamankan, ia memintan kepolisian harus memastikan perlakuan yang humanis, bebas dari segala bentuk kekerasan fisik ataupun tekanan mental, serta membuka jalur seluas-luasnya terhadap pendampingan bantuan hukum, kunjungan keluarga, serta layanan medis untuk massa aksi yang mengalami luka-luka.
“Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
Sumber: ombudsman.go.id
