Jakarta, Juli 2025 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap meluncurkan program uji coba sekolah swasta gratis mulai tahun ini. Program yang menyasar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ini rencananya akan diterapkan pada 40 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian.
Menurut Justin, sekolah negeri hanya mampu menyerap sekitar 40–60 persen dari total siswa yang mendaftar setiap tahun. Oleh karena itu, melibatkan sekolah swasta menjadi langkah strategis yang tak hanya mengatasi keterbatasan daya tampung, tapi juga mengoptimalkan kualitas pendidikan di ibu kota.
“Jumlah sekolah swasta dan negeri sebenarnya sudah cukup jika digabungkan. Jadi, ini soal distribusi dan akses yang perlu kita tangani,” ujar Justin dalam wawancara, Jumat (11/7/2025).
Pada tahap awal, masing-masing sekolah swasta yang tergabung akan menyediakan kuota terbatas, sekitar 20 bangku dari total kapasitas sekolah. Langkah ini dilakukan guna menilai efektivitas program sebelum diperluas lebih lanjut.
“Kami mulai dari skala kecil, uji coba ini penting untuk memastikan program berjalan dengan tepat sasaran. Kalau hasilnya positif, tentu jumlahnya akan kami tingkatkan secara bertahap,” tambahnya.
Terkait dasar hukum, program ini sementara akan dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) sembari menunggu hasil revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang tengah digodok oleh DPR. Skema seleksi akan mempertimbangkan domisili siswa, nilai ujian, serta usia jika terjadi persaingan ketat.
Menariknya, inisiatif sekolah swasta gratis ini bukan hal baru. Gagasan tersebut sudah didiskusikan sejak 2024, didorong oleh banyaknya kasus orang tua yang tak sanggup membayar uang sekolah swasta karena anak mereka gagal masuk sekolah negeri. Beberapa sekolah bahkan menahan ijazah siswa karena tunggakan.
“Ini problem serius. Banyak siswa sudah lulus tapi ijazahnya tertahan karena tunggakan. Akhirnya, mereka kesulitan lanjut sekolah atau kerja,” ungkap Jhonny Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta.
Dorongan kuat untuk merealisasikan program ini juga datang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 3/PUU-XXII/2024, yang membuka jalan bagi penerapan sekolah swasta gratis, khususnya di tingkat SD dan SMP. Namun implementasinya akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, menjelaskan bahwa pendanaan akan disesuaikan melalui berbagai komponen, mulai dari biaya operasional, nonpersonel, hingga investasi pendidikan. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menentukan skema terbaik, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemkab Tangerang.
Di Kabupaten Tangerang, uji coba sekolah swasta gratis telah dimulai dengan alokasi dana APBD sebesar Rp1,2 juta per siswa SD dan Rp1,8 juta per siswa SMP per tahun, yang langsung ditransfer ke rekening sekolah setiap triwulan.
Sebagai bentuk keterbukaan dan penyebaran informasi, upaya menyuarakan program-program edukatif seperti ini juga bisa diperluas melalui media. Salah satu langkah efektif untuk menjangkau masyarakat lokal adalah dengan pasang iklan radio Tangerang, yang terbukti mampu menjangkau segmen orang tua dan komunitas pendidikan secara lebih luas dan cepat.
