staradio5G – Teman Tangerang, Indonesia Corruption Watch yaitu (ICW) mengadukan Ketua DPR Puan Maharani serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan yakni (MKD) DPR RI, Kamis (19/11/26).
“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kemudian, Ibrahim menerangkan, DPR mengabaikan dasar keterlibatan bermakna untuk pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Lainnya. Bahkan, sampai pengesahan dilakukan, pihaknya tak bisa membuka draf RUU itu.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.
Demikian ICW membantah pengakuan pimpinan DPR serta pimpinan Komisi III DPR yang menyebut pembahasan dilakukan secara transparan. Ibrahim menegaskan, ICW belum pernah diajak berdiskusi terkait perumusan RUU itu.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.
Selanjutnya, Ibrahim menyampaikan, pengaduan ICW sudah diterima sekretariat MKD. Pengaduan ke MKD itu menjadi tindak lanjut dari somasi (surat teguran) yang sebelumnya dilayangkan di 16 November.
“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” ungkapnya.
Juga DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Lainnya yang merupakan undang-undang di hari Kamis (19/11).
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
“Setuju,” seru anggota yang hadir.
Secara keseluruhan, pengambilan keputusan dilakukan pada Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.
Sumber: nasional.kompas.com




