staradio5G – Teman Tangerang, mahasiswa yang tergabung untuk Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat yaitu GERAM bakal mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/08/26). Persatuan yang terdiri oleh 14 organisasi mahasiswa serta masyarakat sipil ini mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengungkapkan, aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB ini diadakan selaku bentuk pengawasan langsung masyarakat kepada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran DPR RI, Rabu (26/08/26).
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2026).
Demikian untuk aksi ini, mahasiswa mendesak pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa secara berdialog. Mixel menyatakan, aksi mahasiswa sepanjang itu sering hanya direspons lewat komunikasi yang tak diikuti tindakan nyata.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ucap Mixel.
Kemudian, Mixel memperkirakan aksi ini bakal diikuti sekitar 1.000 orang oleh bermacam elemen mahasiswa serta masyarakat sipil. Dia menyampaikan, GERAM siap mengadakan aksi lanjutan untuk jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan dalam berdiskusi bersama pimpinan DPR tak dipenuhi.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
Pada akhirnya, adapun massa yang bakal bergabung untuk aksi ini berasal dari bermacam elemen, di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, dan sebagian organisasi kepemudaan serta komunitas masyarakat sipil lainnya.
Dalam aksi ini, Aliansi GERAM membawa 10 tuntutan rakyat, di antaranya:
- Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
- Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
- Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
- Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok serta memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
- Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.
- Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.
- Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
- Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.
- Sita seluruh aset koruptor, dengan menuntut koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Sumber: megapolitan.kompas.com
