staradio5G – Teman Tangerang, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sudah selesai dibahas di DPR, Rabu (18/11/26).
“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Demikian ada 10 poin utama yang tercantum untuk RUU Perampasan Aset itu, termasuk soal jaminan RUU tersebut melindungi HAM, sampai soal ruang lingkup RUU itu. Ruang lingkup RUU tersebut mencakup dari pidana penipuan sampai perdagangan. RUU itu juga mengatur pembagian kewenangan dengan penindakan perampasan, perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset ke korban, cara kerja pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penggunaan teknologi. Habiburokhman melapor, Panja (panitia kerja) Komisi III DPR sudah menjalankan tugasnya untuk membahas naskah RUU melewati pembahasan daftar inventarisasi masalah yakni (DIM) yang berjumlah 397.
“Yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” tuturnya.
Juga Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset pada Komisi III DPR dikatakannya terus menggali bermacam saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat serta para ahli.
Berikut sebagian hal yang merupakan pokok pembahasan untuk RUU Perampasan Aset.
- Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
- Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
- Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
- Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
- Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, Habiburokhman menegaskan, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bakal selesai di bulan November tahun sekarang. Oleh karenanya, Komisi III DPR terus mengadakan rapat pada masa reses (perhentian sidang) itu soal RUU Perampasan Aset. Selain itu, RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai di Desember 2026.
“Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud,” jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sumber: nasional.kompas.com




