Jakarta — Polemik status “nonaktif” anggota DPR kembali mencuat. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya bersama KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) akan melaporkan sejumlah anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu (3/9).
Langkah itu diambil karena menurut Said, istilah “nonaktif” sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang maupun aturan yang mengikat kinerja DPR.
“Pengertian nonaktif itu enggak ada di Undang-Undang MKD. Partai Buruh bersama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu,” ujar Said kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/9).
Nama-nama yang disebut dalam laporan tersebut bukan sembarangan. Said menyinggung beberapa figur publik sekaligus politisi seperti Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga Adies Kadir.
Menurutnya, jika memang para anggota DPR itu dinilai melanggar kode etik atau aturan, maka seharusnya tidak sekadar “dinonaktifkan”, melainkan diberhentikan secara resmi. Meski begitu, Said menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan MKD DPR.
“Partai Buruh mendorong agar ada kejelasan hukum dan kepastian sanksi. Kalau memang salah, harus ada pemberhentian, bukan hanya status nonaktif yang tidak jelas dasar hukumnya,” tambahnya.
Isu ini diperkirakan akan memantik perhatian publik, mengingat beberapa nama yang dilaporkan bukan hanya dikenal di dunia politik, tetapi juga di panggung hiburan Indonesia. Publik pun menanti sikap tegas MKD dalam menyikapi laporan tersebut.
Bagi Anda pelaku bisnis yang ingin menjangkau audiens lebih luas, salah satu cara efektif adalah melalui media siaran. Banyak perusahaan lokal maupun nasional kini memilih untuk pasang iklan radio Tangerang karena jangkauannya yang kuat dan efektif dalam membangun brand awareness. Tidak hanya itu, pasang iklan radio Tangerang juga mampu menargetkan pendengar yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pasar, sehingga pesan bisnis Anda bisa lebih tepat sasaran.
