Jakarta — Kabar baik tengah berhembus bagi para orang tua dan siswa madrasah di Ibu Kota. Pemerintah melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta tengah merancang skema agar madrasah—baik negeri maupun swasta—dapat digratiskan. Langkah ini menjadi angin segar, khususnya bagi keluarga yang mengandalkan pendidikan berbasis agama namun terkendala biaya.
Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung gagasan madrasah gratis, termasuk untuk madrasah swasta yang jumlahnya mendominasi. “Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri,” ujar Adib seperti dikutip dari Antara, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan data per November 2024, jumlah total madrasah di Jakarta mencapai 1.819 lembaga. Dari angka tersebut, terdapat 990 Raudhatul Athfal (setara TK), 475 Madrasah Ibtidaiyah (MI/setara SD), 254 Madrasah Tsanawiyah (MTs/setara SMP), dan 100 Madrasah Aliyah (MA/setara SMA/SMK). Namun hanya 86 lembaga yang berstatus negeri, yaitu 20 MIN, 42 MTsN, dan 24 MAN. Sisanya, sebanyak 1.733 madrasah, merupakan lembaga swasta yang dikelola oleh masyarakat.
Skema pendidikan gratis ini, menurut Adib, akan mencakup pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, mencakup penyediaan sarana dan prasarana, gaji tenaga pendidik, serta operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Rencana tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi.
Dukungan juga datang dari DPRD DKI Jakarta. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan, Muhammad Subki, menegaskan bahwa madrasah harus mendapat perlakuan yang sama seperti sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen. “Yang bersekolah di madrasah juga warga Jakarta. Maka, jika sekolah umum bisa gratis, madrasah pun seharusnya bisa,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kemenag dan Kemendikdasmen dalam penyusunan kebijakan pendidikan agar tidak muncul kesenjangan atau kecemburuan antarlembaga pendidikan. Subki juga meminta Pemprov DKI Jakarta agar tak hanya fokus menggratiskan sekolah jenjang SD hingga SMA, namun juga memperhatikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah yang peranannya tak kalah vital.
Langkah besar ini menjadi harapan baru bagi sistem pendidikan berbasis agama di Jakarta. Jika terealisasi, bukan hanya menciptakan pemerataan akses pendidikan, namun juga memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat kota.
Sebagai catatan, penyebaran informasi tentang program ini dapat diperluas dengan strategi komunikasi efektif, termasuk media siaran lokal. Salah satu upaya promosi program sosial maupun edukatif dapat dilakukan dengan pasang iklan radio Tangerang, yang menjangkau wilayah penyangga Ibu Kota dan memberikan pengaruh kuat terhadap kesadaran publik.
