Pagi itu, alun-alun Pati berubah menjadi lautan manusia. Spanduk-spanduk terbentang, suara orator menggema di udara. Meski Bupati Pati, Sudewo, sudah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, warga tetap turun ke jalan. Bagi mereka, kebijakan ini hanyalah puncak dari gunung es ketidakpuasan.
Mereka membawa ingatan pahit: aturan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang membuat banyak guru honorer kehilangan pekerjaan, hingga PHK ratusan pegawai RSUD RAA Soewondo atas nama efisiensi. Rasa kecewa terlanjur mengendap, dan pembatalan kenaikan pajak tak serta-merta menghapusnya.
Bone: Aksi Mahasiswa dan Baku Dorong di Depan DPRD
Protes serupa juga meletup di Bone, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi di depan Kantor DPRD, Selasa (12/8). Ketegangan memuncak saat mereka mendorong barisan Satpol PP yang berjaga.
“Kami sudah menyurati bupati langsung, tapi tidak ada yang mau menerima tuntutan kami,” tegas Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli. Ia mengklaim, kenaikan PBB di Bone mencapai 300 persen dan dilakukan tanpa kajian matang maupun sosialisasi yang memadai.
Sementara Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa, membantah tudingan tanpa sosialisasi, meski mengakui bahwa penyampaian informasi belum dilakukan secara masif. Ia menjelaskan kenaikan ini merupakan imbas penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang belum pernah diperbarui dalam 14 tahun terakhir.
Jombang: Bayar Pajak dengan Uang Koin
Di Jombang, Jawa Timur, kisah protes mengambil bentuk yang unik. Sejak awal 2025, sekitar 5.000 warga mengajukan keberatan atas kenaikan PBB yang mencapai 1.202 persen.
Heri Dwi Cahyono (61) mengaku kaget luar biasa ketika tagihan PBB tanahnya naik 12 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ia memilih jalur resmi: mengisi blanko keberatan di Bapenda. Tapi Joko Fattah Rochim (63) mengambil langkah dramatis — ia membayar PBB rumahnya yang naik 370 persen dengan ribuan koin pecahan kecil, semua dimasukkan dalam galon air mineral.
“Ini celengan anak saya sejak SMP, sekarang dia sudah kuliah semester 2,” ujarnya sambil menumpahkan koin di meja loket. Kepala Bapenda Jombang, Hartono, mengaku siap memproses keberatan warga, bahkan sepanjang 2024 ada 11.000 pengajuan serupa.
Semarang: Tagihan Naik 441 Persen
Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Tukimah (69) kaget saat PBB rumahnya melonjak 441 persen. Keponakannya, Andri Setiawan, bolak-balik mendatangi kantor pajak untuk meminta keringanan. Alasannya? Rumah dianggap berada di lokasi strategis, dekat jalan utama dan perumahan.
“Padahal jalan itu sudah ada sejak dulu, dan perumahan di belakang sudah berdiri 10 tahun,” protes Andri. Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan kenaikan ini dilakukan setelah penilaian ulang terhadap bidang tanah di area strategis sesuai ZNT yang dikeluarkan BPN.
Meski ruang keberatan dibuka, warga mengeluhkan proses yang berbelit dan minimnya sosialisasi.
Gelombang protes kenaikan PBB dari Pati hingga Semarang menunjukkan satu hal: kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus dibarengi transparansi, kajian matang, dan komunikasi intensif. Bagi warga, pajak bukan sekadar angka di kertas, tapi beban nyata yang menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari.
Bagi pelaku usaha, memahami sentimen publik juga penting. Strategi komunikasi yang tepat, misalnya melalui media siaran lokal, bisa membangun kedekatan dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pasang iklan radio Tangerang, yang memungkinkan pesan tersampaikan langsung ke telinga pendengar setempat. Dengan pasang iklan radio Tangerang, bisnis dapat menjangkau audiens yang relevan sambil tetap memperkuat citra positif di tengah isu-isu publik yang sensitif seperti kenaikan pajak.
