Jakarta, 19 Agustus 2025 – Polemik soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali mencuat ke permukaan. Publik ramai mengkritisi langkah pemerintah yang menaikkan sejumlah tunjangan, mulai dari tunjangan beras, BBM, hingga uang rumah, meski gaji pokok anggota dewan tetap sama.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menjelaskan bahwa gaji pokok anggota DPR RI tidak berubah, yakni sekitar Rp6,5 juta per bulan. Namun, beberapa tunjangan mengalami lonjakan cukup signifikan.
“Tunjangan beras naik sedikit, tunjangan BBM sekarang sekitar Rp7 juta dari yang sebelumnya Rp4–5 juta sebulan. Tunjangan makan juga disesuaikan dengan indeks saat ini. Jadi totalnya hampir Rp69–70 juta per bulan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain itu, anggota dewan periode ini juga menerima kompensasi tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Hal ini diberikan sebagai pengganti rumah jabatan di Kalibata yang sudah tidak lagi difasilitasi.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa meski tunjangan meningkat, gaji pokok tidak ada kenaikan. “Enggak ada kenaikan. Uang rumah Rp50 juta hanya sebagai kompensasi karena fasilitas rumah dinas ditiadakan,” ujarnya.
Jika ditotal, penghasilan anggota DPR RI kini bisa menembus lebih dari Rp100 juta per bulan, termasuk gaji pokok dan berbagai tunjangan. Angka ini pun memicu rasa penasaran publik, bagaimana perbandingannya dengan parlemen negara tetangga?
Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura
Di Malaysia, gaji pokok anggota Dewan Rakyat berada di kisaran RM11.000–16.000 atau sekitar Rp61,6 juta per bulan. Dengan tambahan tunjangan sidang, pakaian, dan fasilitas lain, total pendapatan bisa mencapai RM25.700 atau sekitar Rp99 juta per bulan.
Sementara di Singapura, anggota parlemen tidak menerima gaji bulanan, melainkan tunjangan tahunan sebesar SGD192.500 atau setara Rp2,19 miliar per tahun. Jika dibagi rata, jumlahnya mencapai Rp182,8 juta per bulan.
Dengan perhitungan terbaru, penghasilan anggota DPR RI kini telah melampaui Malaysia dan semakin mendekati level anggota parlemen Singapura.
Polemik gaji DPR ini membuktikan betapa informasi yang cepat menyebar mampu membentuk opini publik. Media lokal, termasuk radio, masih menjadi saluran efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu kebijakan. Melalui strategi pasang radio Tangerang, informasi bisa menjangkau pendengar lebih personal dan tepat sasaran. Selain mendorong keterhubungan komunitas, pasang radio Tangerang juga menjadi cara strategis untuk menyebarkan pesan yang relevan bagi bisnis maupun isu sosial.
