staradio5G – Teman Tangerang, Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang menjadi kontroversi, pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu (PTUN). Kemudian, Gibran bakal berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yakni (Dikdasmen) dengan mengajukan Peninjauan Kembali atau (PK) pada Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, langkah hukum yang bakal dijalani itu menjadi saran dari Prabowo Subianto Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran, sore hari di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/26).
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Demikian sebelumnya, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara yakni (Menseneg), menyatakan, tadi pagi, Gibran sampaikan keinginannya mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto Presiden. Untuk pertemuan selama sekitar 2,5 jam pada Kompleks Widya Chandra Jakarta, Mensesneg menekankan, Prabowo Presiden tak menolak permohonan mundur Gibran. Selanjutnya, Gibran memohon diberikan kesempatan dengan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipakai mendaftar selaku calon Wakil Presiden di Pilpres 2024, pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu (PTUN).
Secara keseluruhan, bahwa sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi yaitu (MK) mengungkapkan tak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan dengan menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dalam berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas ataupun sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Kemudian, Mahkamah Agung yakni (MA) melewati putusan kasasi (penyelesaian hukum tertinggi) tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, serta mengungkapkan Surat Keterangan atau (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tak sah dan batal demi hukum. Merespons putusan MK beserta MA, sebagian Anggota DPR RI antar bagian partai politik menjalankan hak menegaskan pendapat yang bisa berakibat Gibran selaku Wakil Presiden dimakzulkan.
Sumber: suarasurabaya.net
