Star Radio - Tak Mau Ketinggalan, DPRD Sumatera Barat Anggarkan Rp908 Juta untuk Baju Dinas
Lifestyle
Tak Mau Ketinggalan, DPRD Sumatera Barat Anggarkan Rp908 Juta untuk Baju Dinas
August 23rd | 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat melakukan pengadaan baju dinas untuk 65 anggotanya. Pengadaan baju dinas tersebut  menghabiskan anggaran sebesar Rp908.050.000 pada tahun 2021.

Dilansir dari Antaranews.com, menurut data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumatera Barat, pemenang tender dalam pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya sudah ada. Pemenang tendernya yakni CV Bola Dunia Tailor dengan HPS Rp 908.050.000.

Raflis, Sekretaris DPRD Sumatera Barat mengatakan bahwa pengadaan tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya, sama halnya dengan pakaian dinas ASN, Minggu (22/08/2021).

Jika dibagi setiap anggota dewan, maka satu orang anggota dewan ini mendapatkan anggaran sekitar Rp12.573.000.

"Jadi untuk lima stel tadi, maka per dewan mendapatkan sekitar Rp12.573.000," ujar Raflis, Senin (23/8/2021), dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Rafli mengatakan bahwa para anggota dewan sudah bisa melakukan pengukuran pakaian di tempat yang telah ditentukan.

Untuk bahan yang akan digunakan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, merek yang akan digunakan masih belum disebut, tetapi terdapat spesifikasi yang menjadi patokan, seperti kadar wol dalam pakaian tersebut.

“Merek disesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam aturan. Jadi mereknya tak menjadi ketentuan khusus,” ujar Rafli.

Ia juga mengatakan dasar pengadaan baju tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota DPRD dijelaskan selain tunjangan, anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut setiap tahunnya.

Dalam pasal 12 PP 18 2018 diatur bahwa pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun. Kemudian pakaian sipil resmi disediakan satu pasang, dua pasang pakaian sipil lengkap dalam lima tahun dan pakaian dian harian lengan panjang satu pasang dalam setahun dan pakaian pakaian yang bercirikan khas daerah satu pasang.

Kemudian di Pasal 12 ayat 3 menyatakan pakaian dinas itu disediakan dengan mempertimbangkan prinsip elisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam peraturan kepala daerah.


(C)

Sumber foto: dprd.sumbarprov.go.id

Share This