Malang – Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia kembali diperkuat dengan langkah strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Wakil Rektor Bidang Akademik yang digelar di Universitas Brawijaya, Malang, kementerian secara aktif menyerap aspirasi dari puluhan perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia.
Plt Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Berry Juliandi, mengatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan institusi pendidikan tinggi.
“Kementerian membuka ruang selebar-lebarnya bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pimpinan perguruan tinggi, untuk menyampaikan gagasan dan saran dalam memperbaiki sistem pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar Berry, Senin (15/4/2025).
56 PTN Terlibat Bahas Isu Strategis
Rakernas yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh 56 PTN, terdiri dari 50 kampus yang hadir secara langsung dan enam lainnya mengikuti secara daring. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis yang krusial bagi masa depan pendidikan tinggi di Tanah Air.
Salah satu fokus utama adalah peninjauan ulang desain kurikulum perguruan tinggi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Berry menjelaskan, Kemendiktisaintek mendorong otonomi kampus dalam merancang kurikulum berbasis kebutuhan program studi masing-masing, sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas semata.
“Mahasiswa tidak lagi hanya menjadi penghuni menara gading, tapi harus mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat bahkan sejak masih berkuliah,” ungkapnya.
Revisi Aturan Penjaminan Mutu dan Ruang Inovasi Dosen
Selain kurikulum, pertemuan ini juga membahas rencana revisi terhadap Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas bagi dosen dalam mengembangkan metode pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara lebih inovatif.
Menurut Berry, selama ini beban administratif yang berlebihan dalam proses akreditasi kerap menghambat kreativitas dosen. Dengan penyederhanaan aturan, dosen diharapkan dapat lebih fokus pada substansi akademik dan penciptaan dampak nyata di masyarakat.
“Revisi ini salah satunya agar dosen tidak lagi disibukkan dengan dokumen administrasi akreditasi yang kaku. Fokusnya ke kualitas dan inovasi,” jelasnya.
Universitas Brawijaya: Dukungan Penuh untuk Reformasi Akademik
Tuan rumah Rakernas, Universitas Brawijaya, turut menyambut positif langkah Kemendiktisaintek. Wakil Rektor I UB, Prof Imam Santoso, menyebut agenda ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini.
“Kami melihat isu-isu strategis seperti penjaminan mutu dan desain kurikulum tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Rakernas ini menjadi forum penting untuk berbagi perspektif dan mendukung langkah-langkah kementerian,” kata Imam.
Ia menambahkan, masing-masing perwakilan kampus telah menyampaikan masukan konkret, khususnya terkait fleksibilitas pengaturan kurikulum dan sistem pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan masyarakat.
“Pendidikan tinggi harus responsif terhadap perubahan. Kurikulum yang ramah, fleksibel, dan berdampak menjadi prioritas dalam pembaruan sistem akademik,” imbuhnya.
Langkah Nyata Menuju Pendidikan Tinggi Berkualitas
Melalui dialog intensif antara kementerian dan PTN, Kemendiktisaintek berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada mutu. Forum Rakernas ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga bukti bahwa pemerintah dan kampus bisa berjalan beriringan untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang unggul dan relevan dengan perkembangan zaman.
Dengan adanya ruang partisipatif seperti ini, reformasi pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan tidak lagi bersifat top-down semata, melainkan berbasis kolaborasi dan kebutuhan nyata di lapangan.
